Pekanbaru, 01-08-2017, 18.10 WIB

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana  amanat Pasal 2 huruf e point 5 Dinas Pendapatan Daerah telah berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan dengan Type A.  Dengan terbitnya Permendagri No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klassifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD),  setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  yang memiliki UPTD mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan dengan regulasi tersebut. UPTD yang dibentuk berdasarkan Perwako Nomor 124 Tahun 2014 harus menyesuaikan dengan Permendagri tersebut yang mengatur secara rinci terhadap pembentukan Unit Pelaksana Teknis dengan mengklassifikasikan berdasarkan hasil analisis beban kerja.  Dengan kata lain UPTD yang telah ada tidak secara otomatis berubah menjadi UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan), melainkan harus diubah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada antara lain melalui proposal yang diusulkan kepada Gubernur melalui Walikota.  Mengingat deadline perubahan UPTD menjadi UPTB sudah harus selesai menjelang tanggal 30 September 2017, kita akan “menggesa” perumusan pembentukan UPTB secepat mungkin.  Demikian penjelasan singkat yang disampaikan Sekretaris Bapenda Drs. H. Kendi Harahap, MT  yang didampingi Kasubid Perundang-undangan Erwinsyah, SH, MH pada kesempatan bincang-bincang diruangan kerjanya pada Selasa, 1 Agustus 2017.

Ditambahkan oleh Erwinsyah bahwa tujuan dibentuknya UPTB ini adalah  untuk meningkatkan kwalitas pelayanan dan guna memberikan kemudahan kepada masyarakat wajib pajak, serta untuk effektifitas dan effisiensi. Selain tujuan diatas, pembentukan UPTB ini juga untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana pasal 49 (1) menyatakan “Pada Badan Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu”. Hal ini dijabarkan lebih lanjut oleh  Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 pada Pasal 6 yang mengamanatkan bahwa : “Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Rapat pembahasan pembentukan UPTB telah dilakukan minggu lalu secara maraton, dan terakhir pada Jumat 28 Juli 2017 yang lalu, dipimpin langsung oleh Sekretaris Bapenda Kendi Harahap bersama Kasubid Perundang-undangan Erwinsyah dan yang terkait lainnya dengan dihadiri oleh masing-masing  Kepala UPTD yang ada. Terlihat hadir Indah Rasuta, S.IP dari UPT Bukitraya ; H. Hasan Nusi, SE dari UPT Payung Sekaki ; Eddy Lazuardi, SE, M.Si dari UPT Tampan ; Yuherman. N, SE dari UPT Rumbai ; Trio Fitriagus, SE dari UPT Marpoyan Damai ; Zulharijan, SE dari UPT Tenayan Raya ; dan Deni Wardana, SE dari UPT Pekanbaru Kota.

Dalam pembentukan UPTB tim mempedomani aturan pada  Permendagri No.12 Tahun 2017 pasal 24 (3), tentang penentuan klasifikasi pembentukan UPT.  Untuk klasifikasi UPT kelas A ruang lingkup tugas dan fungsi meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas / Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 Kecamatan dan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih. Sedangkan untuk klasifikasi UPT kelas B memiliki lingkup tugas dan fungsinya hanya 1 (satu) fungsi pada Dinas / Badan atau wilayah kerjanya hanya 1 Kecamatan, serta jumlah beban kerja antara 5.000 sampai dengan kurang 10.000 jam kerja efektif per tahun. Selain itu pada kesempatan ini juga dibahas tentang rencana pelimpahan kewenangan Bapenda ke UPT untuk menerima pembayaran seluruh jenis pajak daerah kecuali pajak reklame dan BPHTB, sehingga terhitung mulai tanggal 31 Juli 2017 pembayaran pajak daerah sudah dapat dilakukan di tujuh UPT yang tersebar di 12 kecamatan.

Terpisah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Drs. H. Azharisman Rozie, M.Si minta kepada jajarannya untuk segera menuntaskan proposal pembentukan UPTB sesuai dengan aturan main yang ada. Haris berkeyakinan untuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain upaya yang telah dilakukan selama ini, kedepan  fungsi dan kewenangan UPTB harus diperluas. “Saya mempunyai keyakinan untuk meningkatkan perolehan PAD dengan cara penguatan fungsi dan kewenangan UPTB.  UPTB diperkuat dan harus mampu menjadi ujung tombak di lapangan, bila perlu UPTB yang dibentuk  cukup 4 (empat) UPTB saja, dilakukan penguatan SDM dengan dropping ASN ke UPTB yang memiliki kewenangan sesuai dengan Catur Cita, sehingga kedepan fungsi Bapenda cukup sebagai supervisi saja” tutup Haris. (Tim Humas). 

Previous post

“TEMU SUNARTO DAN ELINURI” TERPILIH SEBAGAI ASN DAN THL TERBAIK

Next post

HARIS EVALUASI PELAKSANAAN BULAN RESTORAN

No Comment

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *