PEKANBARU – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru mencatat, terhitung sejak tahun 1997 silam hingga kini tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah mencapai angka Rp100 miliar.

“Jumlahnya (tunggakan) ada sekitar Rp100 miliar, itu kalau dihitung dari tahun 1997. Nanti akan kita hitung ulang lagi,” kata Kepala Bapenda Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Selasa (12/2/2019) menjawab wartawan soal besaran tunggakan PBB hingga 2019 ini.

Mengingat tunggakan PPB itu sudah berlangsung sejak 22 tahun lalu, Zulhelmi menyebut jika Walikota Pekanbaru Firdaus berencana memberi keringanan kepada wajib pajak yang menunggak dengan melakukan penghapusan denda.

“Jadi, wajib pajak cukup membayar yang pokok saja. Wacana pak wali (walikota) seperti itu,” ungkap pria yang akrab disapa Ami ini. 

Disampaikannya, terdapat sejumlah persoalan yang mengakibatkan tunggakan PBB tersebut mencapai angka Rp100 miliar. Pertama, terang dia, merupakan dampak dari perbaikan dan perubahan data wajib pajak yang dilakukan Bapenda sendiri.

“Saat ada peralihan data, mereka tidak terdata. Padahal, mereka sudah membayar setiap tahunnya, namun dilaporan kita masih tercatat berhutang,” ujarnya.

Kedua, data terbaru WP tak sinkron dengan data yang ada di Bapenda. “Sehingga petugas susah menemukan wajib pajak lantaran alamatnya sudah tidak sesuai dengan data kita. Ini yang menjadi kendala petugas di lapangan,” tutup mantan Camat Rumbai Pesisir ini. (Bapenda) 

Comments

comments

Previous post

Walikota Pekanbaru, DR Firdaus ST MT membagikan SPPT PBB

Next post

Lurah Tangkerang Barat Siap Bantu Bapenda Pekanbaru Sebar SPPT PBB

No Comment

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *