A. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Mentri Dalam Negri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

  • – Kepala Dinas
  • – Seksi Tata Usaha
  • – Seksi Pajak dan Retribusi
  • – Seksi IPEDA
  • – Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut :

  • – Kepala Dinas
  • – Sub Bagian Tata Usaha
  • – Seksi Pajak
  • – Seksi Retribusi
  • – Seksi IPEDA
  • – Seksi Pendapatan Lain-lain
  • – Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978,ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

  • – Kepala Dinas
  • – Sub Bagian Tata Usaha
  • – Seksi Pendaftaran dan Pendataan
  • – Seksi Penetapan
  • – Seksi Pembukuan dan Pelaporan
  • – Seksi Penagihan
  • – Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

  • – Kepala Dinas
  • – Wakil Kepala Dinas
  • – Bagian Tata Usaha
  • – Sub Dinas Program
  • – Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
  • – Sub Dinas Penagihan
  • – Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
  • – Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
  • – Kelompok Fungsional

 

B. Dasar Hukum Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian penting dan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama dibidang Keuangan Daerah. Dasar Hukum Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

  1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 1964. Nomor 62,Tambahan Negara Tahun 1964 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-undang Nomor 17 tentang Badan Penyelesain Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 3686);
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  8. Keputusan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
  9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
  10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Uang Leges;
  11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame;
  12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan;
  13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
  14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel;
  15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran;
  16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan