Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud adalah:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
4. Penggunaan tenaga listrik di tempat peribadatan.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri , tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 6% (Sembilan persen);
2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain atau dari PLN untuk keperluan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen);
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).