PEKANBARU – Meski dalam suasana libur kerja, Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).     Buktinya, pada hari sabtu (13/10/2018) Kepala UPT III Pekanbaru, Yusirwan bersama jajarannya menggelar sosialisai tentang perpajakan kepada seluruh RT dan RW di aula Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan

PEKANBARU – Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Pekanbaru melakukan berbagai terobosan dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru tahun 2018.  Seperti diketahui, Pemko Pekanbaru menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 sebesar Rp800 miliar lebih. Namun hingga pertengahan bulan Setember 2018 lalu, persentase capaian baru sekitar 48 persen. Demikian disampaikan

PEKANBARU – Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru terus mengejar Wajib Pajak (WP). Tak tanggung-tanggung, seluruh ASN dan pegawai di Bapenda juga ditargetkan menarik WP secara individual. “Jadi target yang saya berikan ini untuk seluruh pegawai. Tanpa terkecuali. Sehari, saya minta satu orang punya

PEKANBARU – Peran RT dan RW sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru, khususnya mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin ketika memberikan pengarahan dalam penyerahan insentif PBB kepada RT

PEKANBARU – Dalam upaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru intens menggelar pertemuan dengan Camat, Lurah dan lima Unit Pelayana Terpadu (UPT) yang ada dikecamatan. Kerjasama dengan kecamatan dan kelurahan, serta berbagai pihak lainnya disampaikan Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, didampingi Kepala

    PEKANBARU – Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khusus Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah, antara Iain Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam